KEDAULATAN SEMU: PRAKTIK PEMERINTAHAN NEGARA DAN DAERAH BENTUKAN BELANDA 1947-1948

This research aims to find out the extent of sovereignty possessed by countries and regions formed Netherlands around 1947-1948, taking example Pasundan State Special Region West Kalimantan (DIKB). The results study is 1) was founded Kertalegawa on May 4, 1947, with support van Mook. Kertalegawa's efforts ran aground because lack from Sundanese leaders. Dutch again tried establish after Java has controlled thanks Renville Agreement. effort successful February 26, 1948, Mayor, namely R.A.A Wiranatakusumah, Prime Minister Adil Puradiredja. two figures were actually pro-republican, elected based a session Parliament. 2) DIKB 12, which attended Mook, chaired Sultan Hamid II assistance five members Daily Governing Body Secretary who held officials. Meanwhile, Council (DKB) as parliament also DKB consists 40 representatives ethnic/customary self-government leaders such Panembahan. 3) are constituents Provisional Federal Government adopting federal system. There dualism government in kept their officials employees. Regions do not have authority independence making policies they implemented 100 percent Indonesian people. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara dan daerah bentukan Belanda sekitar tahun dengan mengambil contoh pada Negara Daerah Istimewa Barat menggunakan metode sejarah melalui tahapan seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Berdasarkan hasil telaah didapatkan penelitian sebagai berikut. 1)Negara didirikan 4 Mei 1947 didukung Usaha kandas karena kurangnya dukungan dari tokoh Sunda. kembali mencoba mendirikan setelah Jawa dikuasai berkat Perjanjian Renville. berhasil 26 Februari 1948 Wali Negaranya yakni Perdana Menteri Kedua sebenarnya pro-republik, terpilih berdasarkan sidang Parlemen Pasundan. 2)DIKB dibentuk 12 dihadiri diketuai dibantu lima orang anggota Badan Pemerintahan Harian seorang Sekretaris dipegang pejabat Belanda. Sedangkan Dewan parlemen juga beranggotakan perwakilan tokoh-tokoh etnis/adat pemimpin swapraja 3)Negara adalah konstituen Sementara mengadopsi sistem federal. Terjadi dualisme pemerintahan dimana tetap mempertahankan para pegawainya. tidak memiliki kewibawaan kemerdekaan dalam membuat kebijakan dijalankan persen masyarakat Indonesia.